Minggu, 22 Nov 2026

Guru Besar UIN Jakarta: Saatnya Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
  • visibility 81
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

GENHALAL.ID —  Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. H. Suwendi, M.Ag., mengatakan rekognisi negara terhadap pesantren perlu diikuti dengan afirmasi kebijakan dan anggaran. Menurutnya, pengakuan terhadap pesantren tidak cukup berhenti pada aspek regulasi, tetapi perlu diwujudkan dalam dukungan yang memungkinkan pesantren terus meningkatkan mutu pendidikan dan memperkuat kontribusinya bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Suwendi dalam diskusi publik bertema “Kebijakan dan Alokasi Anggaran Pesantren” yang diselenggarakan Jaringan Masyarakat Pesantren (JMP), Kamis (24/9/2026). Kegiatan yang digelar secara daring tersebut dihadiri berbagai kalangan, antara lain pejabat, pengasuh pesantren, dosen, mahasiswa, serta para pemerhati isu-isu pesantren.

Hadir sebagai narasumber Muh Adam Arrofiu Arfah, S.H., Ketua LBH Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia; H. Mohammad Hasyim, S.S., M.Si., Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI; Suwendi; dan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Diskusi dimoderatori Kombang Tua Siregar, M.A., alumni Pascasarjana UIN Jakarta.

Suwendi mengatakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren membawa perubahan penting dalam relasi pesantren dengan negara melalui tiga aspek, yaitu rekognisi, regulasi, dan afirmasi.

“UU Pesantren memberikan rekognisi atau pengakuan secara masif terhadap pendidikan pesantren, menghadirkan regulasi yang mendukung pesantren, sekaligus membuka ruang afirmasi melalui anggaran dan tata kelola yang mengakomodasi keberadaan pesantren,” ujar Suwendi.

Menurutnya, rekognisi terhadap pesantren tidak cukup berhenti pada pengakuan formal melalui regulasi. Pengakuan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memberikan ruang bagi pesantren untuk berkembang, meningkatkan mutu pendidikan, dan memperkuat kontribusinya bagi masyarakat dan bangsa.

Suwendi mengaitkan hal tersebut dengan pemikiran Axel Honneth tentang recognition. Menurutnya, pengakuan hukum perlu diikuti solidaritas sosial agar pengakuan terhadap suatu kelompok tidak berhenti pada aspek formal, tetapi hadir secara substantif dalam kehidupan masyarakat.

“Pengakuan hukum semata, tanpa disertai pengakuan pada ranah solidaritas sosial, berpotensi melahirkan misrecognition, yaitu pengakuan yang formal tetapi belum utuh secara substantif,” jelasnya.

Dalam konteks pesantren, dukungan pendanaan merupakan bagian dari afirmasi negara. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren telah membuka sumber pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana abadi pesantren, masyarakat, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Namun, Suwendi menilai masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait regulasi pendanaan pendidikan dan kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan agar rekognisi terhadap pesantren dapat berlanjut menjadi afirmasi yang lebih nyata, tanpa menghilangkan karakter dan kemandirian pesantren.

Sementara itu, Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI H. Mohammad Hasyim menyoroti distribusi anggaran pendidikan yang menurutnya belum proporsional antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Menurutnya, dalam rentang 2019–2024, pendidikan Islam memperoleh alokasi yang relatif lebih kecil meskipun anggaran pendidikan telah memiliki mandat 20 persen dari APBN.

“Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkuat regulasi pendidikan Islam. Namun, proses tersebut tidak terlepas dari dinamika politik dan kebijakan,” ujarnya.

Dari perspektif hukum, Muh Adam Arrofiu Arfah menilai karakter kemandirian pesantren tidak semestinya dijadikan alasan untuk membatasi dukungan negara. Menurutnya, kemandirian pesantren berkaitan dengan kultur, spiritualitas, kurikulum, dan kepemimpinan moral, bukan berarti pesantren harus sepenuhnya mandiri dalam pembiayaan pendidikan.

“Independensi pesantren berada pada ranah kultur, spiritualitas, kurikulum, dan kepemimpinan moral, bukan pada ranah finansial,” katanya.

Adam mendorong adanya parameter anggaran yang objektif, terukur, dan dapat diprediksi sehingga dukungan negara dapat memperkuat kemandirian pesantren. Dengan kepastian pendanaan, pesantren dapat lebih fokus pada pengembangan kurikulum, peningkatan mutu, dan kontribusi sosial.

Sementara itu, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyoroti persoalan penyerapan anggaran pendidikan. Menurutnya, setiap tahun masih terdapat anggaran dalam jumlah besar yang tidak terserap.

“Setiap tahun terjadi anggaran yang tidak terserap dan jumlahnya cukup fantastis. Ratusan triliun anggaran pendidikan tidak terserap setiap tahunnya. Ini sangat disayangkan,” ujar Ubaid.

Diskusi JMP tersebut menegaskan bahwa pembahasan anggaran pesantren tidak semata-mata berkaitan dengan besaran dana, tetapi juga menyangkut rekognisi, regulasi, dan afirmasi negara. Dukungan kebijakan dan anggaran diharapkan semakin memperkuat pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sekaligus menjaga kekhasan dan kemandiriannya.

Dengan demikian, pesantren tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai mitra strategis negara dalam membangun pendidikan, membentuk karakter generasi bangsa, mengembangkan kehidupan keagamaan, dan memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari Technopreneur Center hingga Energi Surya, UM Bandung Siapkan Kampus yang Lebih Mandiri

    Dari Technopreneur Center hingga Energi Surya, UM Bandung Siapkan Kampus yang Lebih Mandiri

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 62
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung — Bagi Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, pergantian pimpinan bukan sekadar soal siapa yang mengisi jabatan baru. Yang lebih penting adalah apa yang bisa dikerjakan setelahnya dan seberapa besar manfaatnya bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga masyarakat. Hal itu ditekankan Rektor UM Bandung Herry Suhardiyanto saat memberikan arahan kepada delapan pejabat struktural yang baru […]

  • Deteksi Dini dan Pengendalian Faktor Risiko, Langkah Penting Cegah Komplikasi Diabetes

    Deteksi Dini dan Pengendalian Faktor Risiko, Langkah Penting Cegah Komplikasi Diabetes

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 48
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung — Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menggelar penyuluhan diabetes melitus dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga RW 07, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Rabu (14/10/2026). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang berlangsung di Halaman HSN tersebut mengangkat tema “Edukasi Holistik untuk Meningkatkan Self-Awareness terhadap Diabetes Melitus”. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan […]

  • Bukit Jengkoang Makin Ramah Wisatawan, Mahasiswa KKN Hadirkan Rute dan Informasi Digital

    Bukit Jengkoang Makin Ramah Wisatawan, Mahasiswa KKN Hadirkan Rute dan Informasi Digital

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 90
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Batu — Bayangkan sudah sampai di sebuah kawasan dengan udara sejuk, hamparan kebun, dan pemandangan yang bikin ingin berlama-lama. Namun, ada satu masalah kecil: jalannya ke mana? Persoalan seperti itu ternyata masih ditemui wisatawan yang ingin berkunjung ke Bukit Jengkoang dan Puthuk Gede, Desa Bulukerto, Kota Batu, Jawa Timur. Destinasinya menarik, potensi alamnya ada, […]

  • Tim Dosen UM Bandung Hadirkan Timbangan IoT Ramah Anak untuk Perkuat Layanan Posyandu

    Tim Dosen UM Bandung Hadirkan Timbangan IoT Ramah Anak untuk Perkuat Layanan Posyandu

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 66
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung – Pemanfaatan teknologi di layanan kesehatan masyarakat terus didorong agar semakin praktis dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), tim Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menghadirkan inovasi untuk membantu Posyandu Mayasari 3 meningkatkan layanan pemantauan tumbuh kembang balita sekaligus memperkuat edukasi bagi orang tua. Program bertajuk “Pemberdayaan Posyandu melalui […]

  • Sekolah Menjadi Ruang Belajar Calon Guru PAI untuk Mengasah Pedagogi dan Kepemimpinan

    Sekolah Menjadi Ruang Belajar Calon Guru PAI untuk Mengasah Pedagogi dan Kepemimpinan

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 51
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung – Ratusan mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung diterjunkan ke puluhan sekolah mitra di Bandung Raya untuk mengikuti program Pengenalan Lapangan Pendidikan (PLP), Rabu (14/10/2026). Selama dua bulan, mahasiswa akan menjalani praktik mengajar di sekolah jenjang dasar hingga menengah, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA. Program ini […]

  • LPPOM Sebut Filipina Mulai Bergerak Garap Pasar Kosmetik Halal Indonesia

    LPPOM Sebut Filipina Mulai Bergerak Garap Pasar Kosmetik Halal Indonesia

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Pasar kosmetik halal Indonesia kian menarik perhatian kawasan. LPPOM mengungkapkan, Filipina mulai serius menggarap industri halal dan melihat Indonesia sebagai pasar strategis yang menjanjikan di ASEAN. Pasar kosmetik halal Indonesia semakin menunjukkan daya tariknya di tingkat regional. Tidak hanya menjadi incaran produsen dalam negeri, pasar yang didukung oleh populasi Muslim terbesar di dunia ini kini […]

expand_less