Minggu, 22 Nov 2026

Bukan Cuma Soal Gaji, Begini Cara Mengatur Keuangan Keluarga Agar Lebih Mandiri

  • account_circle Feri Anugrah
  • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
  • visibility 119
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

GENHALAL.ID, Bandung — Penghasilan besar setiap bulan, misalnya, belum tentu membuat keuangan keluarga aman.

Jika uang yang masuk setiap bulan langsung habis untuk belanja dan membayar utang, pendapatan berapa pun bisa terasa kurang.

Oleh karena itu, kemandirian ekonomi keluarga tidak selalu harus dimulai dengan mencari penghasilan tambahan.

Dosen Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Yudi Haryadi justru mendorong masyarakat untuk lebih dulu memperbaiki cara mengelola uang.

Hal itu disampaikan Yudi dalam kegiatan Sosialisasi Ekonomi Syariah di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Kampus UM Bandung, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 752, Bandung, belum lama ini.

Menurut Yudi, salah satu kebiasaan yang perlu diubah adalah pola menggunakan uang setelah menerima penghasilan.

Banyak orang memilih memenuhi berbagai kebutuhan lebih dulu, sementara menabung baru dilakukan jika masih ada sisa.

Padahal, menurutnya, tabungan atau investasi sebaiknya langsung disisihkan sejak awal.

Dengan cara ini, keluarga memiliki dana cadangan sekaligus mulai menyiapkan kebutuhan di masa depan.

“Jangan menunggu ada sisa untuk menabung. Justru tabungan atau investasi harus menjadi salah satu prioritas sejak awal menerima pendapatan,” ujar Yudi.

Yudi juga memperkenalkan formula sederhana 10-30-50-10 sebagai salah satu acuan mengatur pendapatan.

Minimal 10 persen untuk tabungan atau investasi, maksimal 30 persen untuk cicilan atau utang, maksimal 50 persen untuk kebutuhan rutin, dan 10 persen untuk kebutuhan pribadi.

Formula tersebut tentu dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.

Namun, prinsip utamanya adalah setiap pendapatan perlu memiliki tujuan yang jelas agar pengeluaran tidak berjalan tanpa kendali.

Pengelolaan seperti ini juga membantu keluarga membangun dana darurat, mengurangi ketergantungan pada utang, dan membuat rencana keuangan lebih terukur.

“Jadi, kemandirian ekonomi bukan semata-mata tentang bagaimana meningkatkan penghasilan, tetapi bagaimana kita mampu mengendalikan dan mengarahkan uang sesuai dengan tujuan hidup,” kata Yudi.

Tak hanya soal mengatur pendapatan, Yudi juga mengingatkan pentingnya memahami pembiayaan syariah.

Masyarakat perlu mengenal lembaga seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Ketika membutuhkan pembiayaan, masyarakat sebaiknya tidak hanya melihat seberapa cepat uang bisa diperoleh.

Akad, kemampuan membayar, risiko, kebutuhan, dan manfaat pembiayaan juga perlu dipertimbangkan.

Literasi keuangan syariah, menurut Yudi, penting agar masyarakat tidak mudah terjebak rentenir atau mengambil pembiayaan yang justru memperberat kondisi ekonomi keluarga.

Pada akhirnya, mengelola keuangan bukan sekadar soal mendapatkan uang lebih banyak.

Yang tak kalah penting adalah mengetahui ke mana uang harus diarahkan agar kebutuhan hari ini terpenuhi tanpa mengorbankan kehidupan di masa depan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan keuangan juga berkaitan dengan nilai amanah, keadilan, ta’awun, dan ukhuwah.

Artinya, kekuatan ekonomi keluarga diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberi dampak positif bagi lingkungan.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Komisi Ekonomi MUI Jawa Barat dan Program Pengabdian Dosen Prodi Ekonomi Syariah UM Bandung.

Acara ini diikuti puluhan ibu-ibu anggota Forum Silaturahmi Majelis Taklim (FSMT) Kelurahan Cipadung Kidul.***(FA)

  • Penulis: Feri Anugrah

Rekomendasi Untuk Anda

  • Guru Besar UIN Jakarta Beberkan SPM Muallimin itu Bukan Entitas Sekolah atau Madrasah

    Guru Besar UIN Jakarta Beberkan SPM Muallimin itu Bukan Entitas Sekolah atau Madrasah

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Muallimin bukanlah entitas sekolah atau madrasah karena memiliki karakteristik, tradisi akademik, dan tujuan pendidikan yang berbeda. Karena itu, berbagai kebijakan penjaminan mutu harus tetap menjaga substansi dan kekhasan pendidikan pesantren. Hal tersebut disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Suwendi, dalam Diskusi Bedah Undang-Undang Pesantren yang diselenggarakan Jaringan Masyarakat Pesantren […]

  • Dari Technopreneur Center hingga Energi Surya, UM Bandung Siapkan Kampus yang Lebih Mandiri

    Dari Technopreneur Center hingga Energi Surya, UM Bandung Siapkan Kampus yang Lebih Mandiri

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 64
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung — Bagi Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, pergantian pimpinan bukan sekadar soal siapa yang mengisi jabatan baru. Yang lebih penting adalah apa yang bisa dikerjakan setelahnya dan seberapa besar manfaatnya bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga masyarakat. Hal itu ditekankan Rektor UM Bandung Herry Suhardiyanto saat memberikan arahan kepada delapan pejabat struktural yang baru […]

  • Ketika Dunia Kerja Berubah, Sarjana Dituntut Lebih dari Sekadar Memiliki Gelar

    Ketika Dunia Kerja Berubah, Sarjana Dituntut Lebih dari Sekadar Memiliki Gelar

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 63
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung – Toga memang belum dikenakan. Namun, bagi 684 calon wisudawan dan wisudawati Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, satu fase penting dalam perjalanan pendidikan sudah berada di depan mata. Gelar sarjana yang sebentar lagi disandang bukanlah tanda bahwa proses belajar telah selesai. Justru sebaliknya, gelar tersebut menjadi awal dari perjalanan yang lebih panjang: membawa ilmu […]

  • 2027, Pemerintah Usulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Total Rp107,34 Juta per Jemaah

    2027, Pemerintah Usulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Total Rp107,34 Juta per Jemaah

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Dari total biaya tersebut, porsi yang dibayarkan langsung oleh jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) diusulkan sebesar 40 persen. Usulan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, dikutip Minggu 23 Agustus 2026Berdasarkan skema […]

  • Tim Dosen UM Bandung Hadirkan Timbangan IoT Ramah Anak untuk Perkuat Layanan Posyandu

    Tim Dosen UM Bandung Hadirkan Timbangan IoT Ramah Anak untuk Perkuat Layanan Posyandu

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 68
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung – Pemanfaatan teknologi di layanan kesehatan masyarakat terus didorong agar semakin praktis dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), tim Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menghadirkan inovasi untuk membantu Posyandu Mayasari 3 meningkatkan layanan pemantauan tumbuh kembang balita sekaligus memperkuat edukasi bagi orang tua. Program bertajuk “Pemberdayaan Posyandu melalui […]

  • 7 Syarat Sertifikat Halal Gratis Sehati Terbaru dan Contohnya

    7 Syarat Sertifikat Halal Gratis Sehati Terbaru dan Contohnya

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID  — Pelaku usaha mikro dan kecil kini bisa mendaftarkan produknya tanpa biaya melalui program Sehati Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Syarat utamanya meliputi kepemilikan NIB berbasis risiko, surat pernyataan pelaku usaha, serta proses produksi yang terjamin kehalalannya. Selain itu, omzet tahunan usaha Anda juga harus masuk dalam kategori kriteria skala mikro atau kecil sesuai […]

expand_less