Minggu, 22 Nov 2026

Guru Besar UIN Jakarta: Saatnya Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
  • visibility 82
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

GENHALAL.ID —  Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. H. Suwendi, M.Ag., mengatakan rekognisi negara terhadap pesantren perlu diikuti dengan afirmasi kebijakan dan anggaran. Menurutnya, pengakuan terhadap pesantren tidak cukup berhenti pada aspek regulasi, tetapi perlu diwujudkan dalam dukungan yang memungkinkan pesantren terus meningkatkan mutu pendidikan dan memperkuat kontribusinya bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Suwendi dalam diskusi publik bertema “Kebijakan dan Alokasi Anggaran Pesantren” yang diselenggarakan Jaringan Masyarakat Pesantren (JMP), Kamis (24/9/2026). Kegiatan yang digelar secara daring tersebut dihadiri berbagai kalangan, antara lain pejabat, pengasuh pesantren, dosen, mahasiswa, serta para pemerhati isu-isu pesantren.

Hadir sebagai narasumber Muh Adam Arrofiu Arfah, S.H., Ketua LBH Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia; H. Mohammad Hasyim, S.S., M.Si., Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI; Suwendi; dan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Diskusi dimoderatori Kombang Tua Siregar, M.A., alumni Pascasarjana UIN Jakarta.

Suwendi mengatakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren membawa perubahan penting dalam relasi pesantren dengan negara melalui tiga aspek, yaitu rekognisi, regulasi, dan afirmasi.

“UU Pesantren memberikan rekognisi atau pengakuan secara masif terhadap pendidikan pesantren, menghadirkan regulasi yang mendukung pesantren, sekaligus membuka ruang afirmasi melalui anggaran dan tata kelola yang mengakomodasi keberadaan pesantren,” ujar Suwendi.

Menurutnya, rekognisi terhadap pesantren tidak cukup berhenti pada pengakuan formal melalui regulasi. Pengakuan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memberikan ruang bagi pesantren untuk berkembang, meningkatkan mutu pendidikan, dan memperkuat kontribusinya bagi masyarakat dan bangsa.

Suwendi mengaitkan hal tersebut dengan pemikiran Axel Honneth tentang recognition. Menurutnya, pengakuan hukum perlu diikuti solidaritas sosial agar pengakuan terhadap suatu kelompok tidak berhenti pada aspek formal, tetapi hadir secara substantif dalam kehidupan masyarakat.

“Pengakuan hukum semata, tanpa disertai pengakuan pada ranah solidaritas sosial, berpotensi melahirkan misrecognition, yaitu pengakuan yang formal tetapi belum utuh secara substantif,” jelasnya.

Dalam konteks pesantren, dukungan pendanaan merupakan bagian dari afirmasi negara. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren telah membuka sumber pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana abadi pesantren, masyarakat, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Namun, Suwendi menilai masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait regulasi pendanaan pendidikan dan kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan agar rekognisi terhadap pesantren dapat berlanjut menjadi afirmasi yang lebih nyata, tanpa menghilangkan karakter dan kemandirian pesantren.

Sementara itu, Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI H. Mohammad Hasyim menyoroti distribusi anggaran pendidikan yang menurutnya belum proporsional antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Menurutnya, dalam rentang 2019–2024, pendidikan Islam memperoleh alokasi yang relatif lebih kecil meskipun anggaran pendidikan telah memiliki mandat 20 persen dari APBN.

“Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkuat regulasi pendidikan Islam. Namun, proses tersebut tidak terlepas dari dinamika politik dan kebijakan,” ujarnya.

Dari perspektif hukum, Muh Adam Arrofiu Arfah menilai karakter kemandirian pesantren tidak semestinya dijadikan alasan untuk membatasi dukungan negara. Menurutnya, kemandirian pesantren berkaitan dengan kultur, spiritualitas, kurikulum, dan kepemimpinan moral, bukan berarti pesantren harus sepenuhnya mandiri dalam pembiayaan pendidikan.

“Independensi pesantren berada pada ranah kultur, spiritualitas, kurikulum, dan kepemimpinan moral, bukan pada ranah finansial,” katanya.

Adam mendorong adanya parameter anggaran yang objektif, terukur, dan dapat diprediksi sehingga dukungan negara dapat memperkuat kemandirian pesantren. Dengan kepastian pendanaan, pesantren dapat lebih fokus pada pengembangan kurikulum, peningkatan mutu, dan kontribusi sosial.

Sementara itu, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyoroti persoalan penyerapan anggaran pendidikan. Menurutnya, setiap tahun masih terdapat anggaran dalam jumlah besar yang tidak terserap.

“Setiap tahun terjadi anggaran yang tidak terserap dan jumlahnya cukup fantastis. Ratusan triliun anggaran pendidikan tidak terserap setiap tahunnya. Ini sangat disayangkan,” ujar Ubaid.

Diskusi JMP tersebut menegaskan bahwa pembahasan anggaran pesantren tidak semata-mata berkaitan dengan besaran dana, tetapi juga menyangkut rekognisi, regulasi, dan afirmasi negara. Dukungan kebijakan dan anggaran diharapkan semakin memperkuat pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sekaligus menjaga kekhasan dan kemandiriannya.

Dengan demikian, pesantren tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai mitra strategis negara dalam membangun pendidikan, membentuk karakter generasi bangsa, mengembangkan kehidupan keagamaan, dan memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Ketua PWM Jabar Jelaskan Makna Intelektual, Saintis, dan Cendekiawan

    Wakil Ketua PWM Jabar Jelaskan Makna Intelektual, Saintis, dan Cendekiawan

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 1.050
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung – Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat Yadi Janwari mendorong lulusan Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menjadi cendekiawan yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan Yadi saat memberikan sambutan pada Wisuda Ke-9 UM Bandung di Auditorium KH Ahmad Dahlan pada Sabtu (12/09/2026). Ia mengingatkan agar pencapaian akademik tidak berhenti pada […]

  • Bedah Kasus Masjid Al Jabbar Wisata Spiritual: Pola Baru Tarik Jutaan Peziarah

    Bedah Kasus Masjid Al Jabbar Wisata Spiritual: Pola Baru Tarik Jutaan Peziarah

    • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Masjid Al-Jabbar di Bandung menawarkan pengalaman wisata religi yang memukau lewat arsitektur terapungnya yang megah serta kubah raksasa tanpa tiang penyangga. Kompleks masjid ini dilengkapi galeri sejarah Rasulullah dan museum Islam digital, menjadikannya destinasi favorit untuk memperdalam ilmu agama sekaligus menikmati keindahan seni Islam modern. Kawasan sekitarnya yang luas juga sangat nyaman untuk bersantai […]

  • Merdeka Jiwa Raga

    Merdeka Jiwa Raga

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Lilis Sulastri, Guru Besar Ilmu Manajemen UIN Sunan Gunung Djati Bandung
    • visibility 154
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Setiap kali bulan Agustus menyapa, ruang publik kita dipenuhi gempuran ornamen merah putih, umbul-umbul yang meliuk di sepanjang jalan, lagu-lagu perjuangan yang diputar berulang, hingga tradisi lomba ketangkasan fisik yang diwariskan turun-temurun. Namun, di balik semarak seremonial yang meriah itu, sebuah pertanyaan fundamental merayap pelan di benak generasi muda hari ini: Apakah bangsa yang telah […]

  • Alam Mengajarkan Kebesaran Allah, Manusia Bertanggung Jawab Menjaganya

    Alam Mengajarkan Kebesaran Allah, Manusia Bertanggung Jawab Menjaganya

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 169
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung — Sejatinya alam bukanlah sekadar tempat hidup, tetapi merupakan sumber ilmu dan refleksi keimanan. Melalui pengamatan terhadap makhluk hidup dan keteraturan alam, manusia dapat memahami kebesaran Allah sekaligus belajar menjaga keseimbangan lingkungan. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua PWM Jawa Barat Ace Somantri dalam pengajian rutin UM Bandung bertajuk “Belajar dari Alam” di Masjid Fastabikul Khairat, […]

  • Dari Sepiring Nasi hingga Lahirnya Pengusaha Muda, Inilah Semangat Kantin Elmathbach

    Dari Sepiring Nasi hingga Lahirnya Pengusaha Muda, Inilah Semangat Kantin Elmathbach

    • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 16
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung – Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung meresmikan Kantin Elmathbach yang berlokasi di lantai GF kampus UM Bandung pada Kamis (19/11/2026). Usaha kuliner hasil kolaborasi dengan Pondok Pesantren Darul Arqam Garut ini menjadi langkah kreatif dalam memperkuat ekosistem ekonomi, pendidikan, dan kewirausahaan di lingkungan Muhammadiyah. Hadir dengan konsep modern dan kekinian, Kantin Elmathbach menawarkan beragam […]

  • Panduan Halal dan Thayyib! Ini Makna dan Implementasinya

    Panduan Halal dan Thayyib! Ini Makna dan Implementasinya

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 457
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Pernahkah kita merasa sudah cukup berhati-hati hanya dengan memastikan makanan yang kita beli berlabel halal? Pertanyaan itu penting. Tetapi dalam Islam, ternyata ada satu pertanyaan lagi yang tidak kalah penting: Apakah yang kita konsumsi itu juga thayyib? Sebab, Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk memilih sesuatu yang halal, tetapi juga thayyib. Keduanya sering disebut […]

expand_less