Tak Cukup Memberitakan Masalah, Roni Tabroni Dorong Media Hadirkan Dampak Nyata bagi Dunia Pendidikan

GENHALAL.ID — Media memiliki peran strategis dalam membangun kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, pemberitaan pendidikan selama ini dinilai masih didominasi oleh narasi persoalan. Mulai dari tawuran pelajar, perundungan, persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB), rendahnya kesejahteraan guru, hingga keterbatasan infrastruktur sekolah.

Padahal, di balik berbagai persoalan tersebut terdapat banyak kisah inspiratif yang layak diangkat sekaligus dikawal agar mampu melahirkan perubahan sosial yang nyata. Gagasan itulah yang menjadi benang merah dalam diskusi dan bedah buku ”Jurnalisme untuk Kemanusiaan: Panduan Praktik Jurnalisme Filantropi” karya dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung sekaligus Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Roni Tabroni MSi.

Kegiatan yang digelar di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026), menghadirkan akademisi, praktisi media, dan pemangku kebijakan untuk mendiskusikan pentingnya menghadirkan paradigma baru dalam praktik jurnalistik, khususnya pada isu pendidikan.

Dalam pemaparannya, Roni menegaskan bahwa jurnalisme filantropi merupakan pendekatan jurnalistik yang tidak berhenti pada fungsi menyampaikan informasi dan menjalankan kontrol sosial. Lebih dari itu, jurnalisme harus mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

”Jurnalisme filantropi merupakan paradigma baru yang sangat relevan digunakan pada isu pendidikan. Media tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi mengawal lahirnya solusi dan perubahan yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Roni, pemberitaan pendidikan selama ini umumnya bergerak pada dua ranah. Pertama, menyampaikan informasi mengenai berbagai isu pendidikan. Kedua, menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengkritisi berbagai persoalan dan kebijakan pemerintah. Kedua fungsi tersebut merupakan bagian penting dari peran pers dalam sistem demokrasi.

Meski demikian, dia menilai pendekatan tersebut belum cukup apabila media ingin memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan pendidikan nasional. Jurnalisme, kata dia, perlu berorientasi pada dampak (impact journalism), yakni memastikan sebuah pemberitaan mampu mendorong lahirnya perubahan sosial yang nyata.

”Jurnalisme filantropi tidak berorientasi pada seberapa banyak berita pendidikan dipublikasikan atau seberapa viral pemberitaan itu. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar dampaknya terhadap perbaikan dunia pendidikan,” jelasnya.

Roni mencontohkan masih banyak guru di berbagai daerah yang mengabdi dengan penuh dedikasi meskipun menerima penghasilan yang jauh dari layak. Menurutnya, sosok-sosok seperti itu merupakan ”mutiara” yang sering kali tertutup oleh ”lumpur” berupa berbagai persoalan struktural yang menjadi fokus utama pemberitaan.

”Di balik rendahnya kesejahteraan guru, ada banyak kisah pengabdian yang luar biasa. Mereka datang paling pagi, pulang paling akhir, memastikan peserta didiknya memperoleh ilmu sekaligus keteladanan. Nilai-nilai seperti inilah yang perlu diangkat media,” katanya.

Namun, jurnalisme filantropi tidak berhenti pada penyajian kisah inspiratif. Roni menekankan bahwa media juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal isu tersebut hingga membuka ruang lahirnya kebijakan, kepedulian publik, ataupun kolaborasi berbagai pihak yang dapat meningkatkan kesejahteraan para pendidik.

”Tujuannya bukan membangkitkan rasa iba. Namun, bagaimana menghadirkan apresiasi publik terhadap dedikasi mereka, sekaligus mendorong solusi konkret agar kondisi mereka menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pendekatan jurnalisme filantropi juga sangat relevan diterapkan dalam peliputan pascakebijakan di sektor pendidikan. Melalui pelaporan yang berkelanjutan, masyarakat tidak hanya mengetahui sebuah kebijakan telah diterbitkan. Namun, dapat menilai dampak nyata kebijakan tersebut terhadap kehidupan guru, peserta didik, ataupun kualitas layanan pendidikan.

”Pelaporan pascakebijakan menjadi penting sebagai bentuk transparansi. Publik perlu mengetahui apakah sebuah kebijakan benar-benar menghadirkan perubahan sosial atau justru masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Diskusi dan bedah buku tersebut turut menghadirkan sejumlah pembahas dari berbagai latar belakang. Mereka adalah Herdiana (Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikdasmen), Maruf (Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media), Tria Patrianti (UMJ), dan Erwin Daryanto (Managing Editor Detik.com).

Kehadiran para pembahas semakin memperkaya diskusi mengenai peran media dalam mendorong ekosistem pendidikan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada perubahan sosial.