Minggu, 22 Nov 2026

Tak Cukup Memberitakan Masalah, Roni Tabroni Dorong Media Hadirkan Dampak Nyata bagi Dunia Pendidikan

  • account_circle Feri Anugrah
  • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
  • visibility 150
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

GENHALAL.ID — Media memiliki peran strategis dalam membangun kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, pemberitaan pendidikan selama ini dinilai masih didominasi oleh narasi persoalan. Mulai dari tawuran pelajar, perundungan, persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB), rendahnya kesejahteraan guru, hingga keterbatasan infrastruktur sekolah.

 

Padahal, di balik berbagai persoalan tersebut terdapat banyak kisah inspiratif yang layak diangkat sekaligus dikawal agar mampu melahirkan perubahan sosial yang nyata. Gagasan itulah yang menjadi benang merah dalam diskusi dan bedah buku ”Jurnalisme untuk Kemanusiaan: Panduan Praktik Jurnalisme Filantropi” karya dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung sekaligus Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Roni Tabroni MSi.

 

Kegiatan yang digelar di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026), menghadirkan akademisi, praktisi media, dan pemangku kebijakan untuk mendiskusikan pentingnya menghadirkan paradigma baru dalam praktik jurnalistik, khususnya pada isu pendidikan.

 

Dalam pemaparannya, Roni menegaskan bahwa jurnalisme filantropi merupakan pendekatan jurnalistik yang tidak berhenti pada fungsi menyampaikan informasi dan menjalankan kontrol sosial. Lebih dari itu, jurnalisme harus mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

 

”Jurnalisme filantropi merupakan paradigma baru yang sangat relevan digunakan pada isu pendidikan. Media tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi mengawal lahirnya solusi dan perubahan yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

 

Menurut Roni, pemberitaan pendidikan selama ini umumnya bergerak pada dua ranah. Pertama, menyampaikan informasi mengenai berbagai isu pendidikan. Kedua, menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengkritisi berbagai persoalan dan kebijakan pemerintah. Kedua fungsi tersebut merupakan bagian penting dari peran pers dalam sistem demokrasi.

 

Meski demikian, dia menilai pendekatan tersebut belum cukup apabila media ingin memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan pendidikan nasional. Jurnalisme, kata dia, perlu berorientasi pada dampak (impact journalism), yakni memastikan sebuah pemberitaan mampu mendorong lahirnya perubahan sosial yang nyata.

 

”Jurnalisme filantropi tidak berorientasi pada seberapa banyak berita pendidikan dipublikasikan atau seberapa viral pemberitaan itu. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar dampaknya terhadap perbaikan dunia pendidikan,” jelasnya.

 

Roni mencontohkan masih banyak guru di berbagai daerah yang mengabdi dengan penuh dedikasi meskipun menerima penghasilan yang jauh dari layak. Menurutnya, sosok-sosok seperti itu merupakan ”mutiara” yang sering kali tertutup oleh ”lumpur” berupa berbagai persoalan struktural yang menjadi fokus utama pemberitaan.

 

”Di balik rendahnya kesejahteraan guru, ada banyak kisah pengabdian yang luar biasa. Mereka datang paling pagi, pulang paling akhir, memastikan peserta didiknya memperoleh ilmu sekaligus keteladanan. Nilai-nilai seperti inilah yang perlu diangkat media,” katanya.

 

Namun, jurnalisme filantropi tidak berhenti pada penyajian kisah inspiratif. Roni menekankan bahwa media juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal isu tersebut hingga membuka ruang lahirnya kebijakan, kepedulian publik, ataupun kolaborasi berbagai pihak yang dapat meningkatkan kesejahteraan para pendidik.

 

”Tujuannya bukan membangkitkan rasa iba. Namun, bagaimana menghadirkan apresiasi publik terhadap dedikasi mereka, sekaligus mendorong solusi konkret agar kondisi mereka menjadi lebih baik,” ungkapnya.

 

Dia menambahkan, pendekatan jurnalisme filantropi juga sangat relevan diterapkan dalam peliputan pascakebijakan di sektor pendidikan. Melalui pelaporan yang berkelanjutan, masyarakat tidak hanya mengetahui sebuah kebijakan telah diterbitkan. Namun, dapat menilai dampak nyata kebijakan tersebut terhadap kehidupan guru, peserta didik, ataupun kualitas layanan pendidikan.

 

”Pelaporan pascakebijakan menjadi penting sebagai bentuk transparansi. Publik perlu mengetahui apakah sebuah kebijakan benar-benar menghadirkan perubahan sosial atau justru masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

 

Diskusi dan bedah buku tersebut turut menghadirkan sejumlah pembahas dari berbagai latar belakang. Mereka adalah Herdiana (Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikdasmen), Maruf (Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media), Tria Patrianti (UMJ), dan Erwin Daryanto (Managing Editor Detik.com).

 

Kehadiran para pembahas semakin memperkaya diskusi mengenai peran media dalam mendorong ekosistem pendidikan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada perubahan sosial.

  • Penulis: Feri Anugrah

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panduan Sertifikasi Halal Kosmetik dan Obat: Langkah Mudah Tembus Pasar

    Panduan Sertifikasi Halal Kosmetik dan Obat: Langkah Mudah Tembus Pasar

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID: Kewajiban sertifikasi halal untuk produk kosmetik dan obat di Indonesia diatur untuk memberikan kepastian keamanan serta kehalalan bahan yang digunakan bagi konsumen. Proses ini mengharuskan produsen melalui audit ketat terhadap bahan baku, fasilitas produksi, hingga sistem jaminan mutu. Langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan konsumen sekaligus komitmen industri dalam menyediakan produk yang sesuai dengan prinsip […]

  • Aturan Wajib Halal Oktober 2026: Sanksi dan Solusi Bisnis

    Aturan Wajib Halal Oktober 2026: Sanksi dan Solusi Bisnis

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 889
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Batas waktu kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, serta jasa sembelihan resmi diundur pemerintah hingga tahun 2026. Penundaan ini diberikan agar para pelaku usaha mikro dan kecil memiliki waktu lebih longgar untuk memenuhi standar tanpa mengganggu kelangsungan bisnis mereka. Kendati demikian, sosialisasi dan proses pendaftaran tetap dianjurkan untuk segera diurus dari sekarang. […]

  • Penguatan Manajemen Risiko dan Ketahanan Likuiditas Bank Syariah Melalui Kepatuhan Akad

    Penguatan Manajemen Risiko dan Ketahanan Likuiditas Bank Syariah Melalui Kepatuhan Akad

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 150
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar kuliah dosen tamu bertajuk “Manajemen Likuiditas & Imbal Hasil Bank Syariah” di Aula FEBI, Selasa (6/10/2026). Seminar akademik ini menghadirkan Restu Rizky Maryana, S.Ikom., Pawning Officer PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Citarum, sebagai narasumber utama di […]

  • Panduan Sertifikasi Wisata Halal: Pilih Standar Nasional atau Global?

    Panduan Sertifikasi Wisata Halal: Pilih Standar Nasional atau Global?

    • calendar_month Sabtu, 3 Okt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 80
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Pengakuan resmi berupa sertifikat halal kini menjadi standar emas bagi destinasi, hotel, dan restoran untuk meyakinkan pelancong Muslim global. Proses ini mencakup audit ketat terhadap fasilitas, makanan, hingga layanan agar sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan standar ini, industri pariwisata Indonesia dapat memperluas pasar secara signifikan sekaligus memberikan ketenangan beribadah bagi setiap wisatawan. […]

  • Realita Biaya Pembuatan Sertifikat Halal dan Strategi Lolosnya

    Realita Biaya Pembuatan Sertifikat Halal dan Strategi Lolosnya

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Pengurusan sertifikat halal kini jauh lebih transparan karena tarifnya disesuaikan langsung dengan skala usaha Anda. Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) bahkan bisa memanfaatkan program fasilitasi gratis yang rutin dibuka oleh pemerintah. Sementara itu, untuk skala usaha menengah hingga besar, biayanya berkisar dari jutaan hingga belasan juta rupiah, tergantung pada tingkat kerumitan produk dan […]

  • Langkah Strategis MKS UIN Bandung-BWI Dorong Riset Wakaf Internasional

    Langkah Strategis MKS UIN Bandung-BWI Dorong Riset Wakaf Internasional

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 99
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung memperkuat kiprah akademiknya di tingkat internasional melalui kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam 1st AWARE 2026 (Al-Awqaf Workshop for Research, Advancement and Excellence). Acara yang diselenggarakan pada Kamis (10/9/2026), Prodi MKS FEBI UIN Sunan Gunung […]

expand_less