Minggu, 22 Nov 2026

Kemenag – Jaringan Masyarakat Pesantren Kaji Skema Pendidikan Profesi Ustaz untuk PDF dan SPM

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
  • visibility 40
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

GENHALAL.ID — Pendidikan profesi ustaz pada jenis pendidikan pesantren jalur formal menjadi isu strategis yang mengemuka dalam Diskusi Publik dan Bedah UU Pesantren #5 bertajuk“Membincang Pendidikan Profesi Ustaz pada Jenis Pendidikan Pesantren Jalur Formal (SPM dan PDF)”. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Jaringan Masyarakat Pesantren (JMP) ini menghadirkan para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, dan organisasi kepesantrenan untuk membahas arah, peluang, dan tantangan pengembangan profesi ustaz di lingkungan pesantren formal.

 

Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dr. H. Mastuki, HS, MA., Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Formal Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI; Prof. Dr. H. Suwendi, M.Ag., Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan Dr. KH. M. Tata Taufik, M.Ag., Presiden Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia (P2I). Diskusi dihantarkan oleh Muhammad Abror, Ketua Jaringan Masyarakat Pesantren, dan dipandu oleh Fajriaty Jamiyil, S.Hum. dan diikuti oleh pejabat Kementerian Agama pusat dan daerah, pengasuh pesantren, akademisi, serta masyarakat umum.

 

Dalam paparannya, Dr. H. Mastuki, HS, MA. menjelaskan bahwa Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Formal saat ini tengah mengupayakan penyelenggaraan pendidikan profesi bagi guru dan ustaz pada Pendidikan Diniyah Formal (PDF) serta Satuan Pendidikan Muadalah (SPM). Skema yang sedang dipertimbangkan mencakup mekanisme fast-track melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) maupun desain Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. Menurutnya, seluruh ikhtiar tersebut harus tetap berpijak pada regulasi yang berlaku sekaligus menjaga kekhasan dan subkultur pesantren.

 

“Upaya ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi regulasi dan mempertahankan distingsi serta karakteristik pesantren yang berbeda dengan sekolah maupun madrasah,” ujar Mastuki.

 

Mastuki menambahkan, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah merancang mekanisme RPL dan pendidikan profesi yang tidak mengganggu proses pembelajaran di pesantren. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan profesi harus mampu menjaga tradisi kepesantrenan sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak guru dan ustaz pesantren. Menurutnya, keseimbangan antara pengakuan profesional dan pelestarian identitas pesantren menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

 

Sementara itu, Prof. Dr. H. Suwendi, M.Ag. menegaskan bahwa kehadiran negara dalam mendukung profesi guru dan ustaz pesantren merupakan konsekuensi logis dari rekognisi pesantren yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Menurutnya, rekognisi tersebut perlu diikuti dengan langkah afirmatif yang memberikan ruang pengembangan kompetensi sekaligus peningkatan kesejahteraan guru pesantren.

 

Dalam pemaparannya, Suwendi menjelaskan bahwa Pendidikan Profesi Guru (PPG) memiliki implikasi penting bagi penguatan profesionalitas dan kesejahteraan guru, termasuk akses terhadap tunjangan sertifikasi. Namun demikian, implementasi pendidikan profesi pada jenis pendidikan pesantren perlu dirancang secara khusus dengan memperhatikan karakteristik SPM dan PDF yang memiliki tradisi keilmuan, sistem pembelajaran, dan budaya akademik yang berbeda dari satuan pendidikan formal lainnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Dr. KH. M. Tata Taufik, M.Ag. menggarisbawahi pentingnya merumuskan model pendidikan profesi ustaz yang bertumpu pada tradisi pesantren. Ia menyoroti sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian, mulai dari pengakuan kompetensi, akses profesi, kesejahteraan ustaz, hingga tata kelola penyelenggaraan pendidikan profesi. Menurutnya, penguasaan turats, sanad keilmuan, pengalaman mengajar, keteladanan, dan kemampuan pengasuhan harus menjadi bagian dari kerangka kompetensi yang diakui dalam sistem pendidikan profesi ustaz.

 

Muhammad Abror, ketua Jaringan Masyarakat Pesantren, menyatakan “Jika negara menuntut profesionalitas dari ustadz, negara juga harus menghadirkan pembinaan, pengakuan karier, dan peningkatan kesejahteraan yang memadai. Termasuk memberi ruang pengakuan bagi ustadz senior melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang berkeadilan.”

 

“Bagi Jaringan Masyarakat Pesantren, forum ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjembatani aspirasi masyarakat pesantren dengan proses perumusan kebijakan pemerintah,” ujar Abror.

 

Dalam forum tersebut juga mengemuka gagasan perlunya kemitraan antara Kementerian Agama, pesantren, perguruan tinggi keagamaan Islam, Ma’had Aly, dan Majelis Masyayikh dalam merancang sistem pendidikan profesi ustaz yang berkelanjutan. Kolaborasi ini dinilai penting agar penguatan kompetensi berjalan seiring dengan pelestarian tradisi dan kekhasan pendidikan pesantren.

 

Diskusi ditutup dengan penegasan bahwa pendidikan profesi ustaz harus menjadi instrumen penguatan mutu pendidikan pesantren, tanpa menghilangkan identitas dan tradisi yang menjadi ruh pesantren selama ini. Para peserta forum berharap hasil diskusi dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan profesi bagi ustaz dan guru pada SPM dan PDF, sehingga rekognisi negara terhadap pesantren semakin dirasakan manfaatnya oleh para pendidik pesantren di seluruh Indonesia.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Expo KKN UM Bandung Buktikan Ilmu Mahasiswa Bisa Diubah Menjadi Aksi Sosial

    Expo KKN UM Bandung Buktikan Ilmu Mahasiswa Bisa Diubah Menjadi Aksi Sosial

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 65
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung — Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Ayi Yunus Rusyana menegaskan, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tidak boleh berhenti sebagai program rutin tahunan. Menurut Ayi, KKN harus menjadi sarana mahasiswa mengimplementasikan ilmu dan menghadirkan perubahan nyata di masyarakat. “Jangan sampai ada kesan masyarakat bahwa mahasiswa dan sivitas kampus itu hanya bisa kuliah, bergelut […]

  • Fenomena Viral Nadia Omara, Mengapa Jutaan Orang Betah Menonton Cerita Horor?

    Fenomena Viral Nadia Omara, Mengapa Jutaan Orang Betah Menonton Cerita Horor?

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 42
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung — Konten horor masih menjadi hiburan yang digemari masyarakat Indonesia. Salah satunya terlihat dari episode ke-400 Kisah Horor Wawak (KHW) berjudul “Pulang” di kanal YouTube Nadia Omara yang hingga Rabu (4/11/2026) telah ditonton 95 juta kali dan memperoleh 396.490 komentar. Video berdurasi 2 jam 41 menit tersebut menarik perhatian publik, termasuk sejumlah kreator […]

  • Penguatan Manajemen Risiko dan Ketahanan Likuiditas Bank Syariah Melalui Kepatuhan Akad

    Penguatan Manajemen Risiko dan Ketahanan Likuiditas Bank Syariah Melalui Kepatuhan Akad

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 149
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar kuliah dosen tamu bertajuk “Manajemen Likuiditas & Imbal Hasil Bank Syariah” di Aula FEBI, Selasa (6/10/2026). Seminar akademik ini menghadirkan Restu Rizky Maryana, S.Ikom., Pawning Officer PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Citarum, sebagai narasumber utama di […]

  • BPJPH Tetapkan 2026 Tahun Halal: Mulai Oktober Setiap Produk Wajib Bersertifikat

    BPJPH Tetapkan 2026 Tahun Halal: Mulai Oktober Setiap Produk Wajib Bersertifikat

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Kebijakan wajib halal merupakan bagian dari transformasi besar yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan halal tidak hanya sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing nasional. Pemerintah menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penting penguatan ekosistem halal nasional. Mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk yang beredar di Indonesia, mulai dari […]

  • Dari Technopreneur Center hingga Energi Surya, UM Bandung Siapkan Kampus yang Lebih Mandiri

    Dari Technopreneur Center hingga Energi Surya, UM Bandung Siapkan Kampus yang Lebih Mandiri

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 63
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung — Bagi Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, pergantian pimpinan bukan sekadar soal siapa yang mengisi jabatan baru. Yang lebih penting adalah apa yang bisa dikerjakan setelahnya dan seberapa besar manfaatnya bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga masyarakat. Hal itu ditekankan Rektor UM Bandung Herry Suhardiyanto saat memberikan arahan kepada delapan pejabat struktural yang baru […]

  • Fathul Wahid Ajak Mahasiswa UM Bandung Rajin Membaca Buku untuk Memahami Realitas Pendidikan

    Fathul Wahid Ajak Mahasiswa UM Bandung Rajin Membaca Buku untuk Memahami Realitas Pendidikan

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 61
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung — Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fathul Wahid mengajak mahasiswa baru UM Bandung rajin membaca berbagai buku. Khususnya buku yang berkaitan dengan tema-tema pendidikan. Dalam rangkaian Pesonamu UM Bandung, Selasa (22/9/2026), Fathul yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) periode 2018–2026 merekomendasikan novel karyanya berjudul “Sekolah Terakhir” sebagai […]

expand_less