Kutukan itu Mitos. Bangkitlah Ibu Pertiwiku..

GENHALAL.ID — Di umur ke-81 ini, kita masih melihat lebih banyak kabar duka. Merosotnya kelas menengah, semakin banyaknya pelaku ekonomi tanpa perlindungan: ojek online, kaki lima, pekerja informal. Anggaran yang mengerut menyebabkan daerah menerit, banyak akun BPJS warga dinon-aktifkan sehingga biaya kesehatan per orang seret.

Hasil bumi mineral dan tambang kita lebih banyak dikuasai segelintir orang. Ketika harga batu bara di pasar internasional melonjak, mereka lebih suka mengekspornya ketimbang memenuhi ketentuan melayani pasar domestik, bahasa kerennya: domesti market obligation (DMO). Ya akhirnya se-Sumatra gelap karena PLN tak bisa beli batu bara seharga DMO.

Ironi memang, di banyak negara yang kaya dengan sumber alam, kemiskinan malah merajalela. Indonesia, Nigeria, negara-negara Afrika dan the Global South seolah dikutuk. Perut bumi lumbung emas, perut rakyatnya kelaparan. Ini yang disebut Richard Auty sebagai the Reource Curse, atau Kutukan Sumber Daya. Adalah ekonom kritis Jeffrey Sachs yang rajin menggaungkan istilah ini.

NIgeria adalah contoh paling parah. Negeri dengan penduduk hampir 250 juta ini adalah penghasil minyak. Tapi korupsi dan tata kelola yang buruk menjadikan negara ini seperti dalam kutukan. Hasil minyak dan mineral dikorupsi birokrat, militer, polisi dan jaksa.

Nigeria dan negara dunia ketigajuga terjerembab ke dalam Dutch Disease. Istilah ini dipopulerkan majalah the Economist pada 1977. Tahun 1959 Belanda menemukan ladang gas Groningen. Dia foya-foya, gas dieskpor ke mana-mana. Uangnya melimpah, mau ini itu cukup impor. Mata uang gulden menguat, produk Belanda jadi mahal. Pengangguran di mana-mana.

Penyakit Belanda adalah pelajaran tentang tata kelola sumber daya. Rezeki dari sektor miga, kalau tata keolanya buruk, akan jadi kutukan. Bumi diekspolitas habis-habisan, lingkungan alam rusak, anak cucu diwarisi sisa-sisa ekspolitasi. APBN hanya untuk memenuhi keserakahan sekarang.

Tapi, betulkah kutukan itu? Ternyata Mitos!
Norwegia, Chili, Botswana dan Alaska adalah contoh yang baik tata kelola SDA.

Norwegia:
Sebelum 1969, dia adalah negara perikanan miskin. Nelayan-nya sengsara. Tahun 1969, negeri-nya Erling Haalan ini menemukan minyak di Laut Utara. Langsung Norwegia membentuk Dana Pensiun Global Pemerintah (Government Pension Fund Global atau GPFG). Hasil dari minyak TIDAK dimasukkan ke APBN, tetapi ke GPFG menjadi dana abadi (endowment fund).

Pemerintah tidak boleh menggunakan dana ini untuk gaji, infrastruktur dan lain-lain. APBN dibiayai sektor lain. Pemerintah hanya boleh menggunakan 3% dari dana abadi ini. Dana abadi ini digunakan untuk investasi di luar negeri (ya namanya dana pensun global). Jadi hidup 5,5 juta rakyatnya tenang. Masa pensiun orang tua tenang, bayi baru lahir dapat tabungan Rp 4,5 miliar. Pertengahan tahun 2026 ini nilai dana abadinya mencapai 2,4 triliun dolar (data Norges Bank Investment Management, 2027).

Chili:
Negeri ini termasuk penghasil tembaga dan logam jarang terbesar di dunia. Dia menerapkan aturan keseimbangan struktural (Structural Balance Rule). Ketika harga komoditas melesat di atas perkiraan APBN, pemerintah tak boleh membelanjakan kelebihan itu. Rezeki nompolok ini ditaruh dalam lembaga Dana Stabilisasi Sosial dan Ekonomi (Fondo de Estabilización Económica y Social-FEES).

Ketika krisis finansial global menghantam pada 2008 , harga komoditas runtuh dan negara-negara Amerika Latin berbondong-bondong mengemis ke IMF, Chili justru tenang. Mereka mencairkan USD 4 miliar dari tabungan FEES untuk membiayai stimulus ekonomi, menaikkan jaminan pensiun warga miskin 25 persen, dan melipatgandakan pusat penitipan anak gratis. Semua itu dilakukan Chili tanpa menambah utang satu sen pun. Ketika tetangganya, Meksiko, mengalami kontraksi PDB minus 4,7 persen, Chili hanya terkontraksi 1 persen. Dari negara pengutang kronis, mereka bertransformasi menjadi net creditor. Chili membuktikan bahwa mendisiplinkan keserakahan politik hari ini adalah modal utama kedaulatan bangsa di masa depan.

Botswana:
Adalah Presiden pertama Bostswana Seretse Khama yang berani menekan de Beers, produsen berlian terbesar dunia. Dia membentuk Deswana (1969), perusahaan patungan dengan de Beers, dengan saham 50:50. Alih-alih memperkaya diri atau membangun kekuatan militer, ia memastikan konstitusi negara menetapkan bahwa seluruh hak atas kekayaan mineral di bawah tanah adalah milik negara, bukan milik suku atau individu tempat tambang itu ditemukan.

Hasilnya? Pendidikan gratis, kesehatan universal, dan transformasi menjadi negara dengan PDB per kapita tertinggi di daratan Afrika. Mereka membuktikan bahwa kemitraan berdaulat lebih baik dari nasionalisasi total maupun privatisasi murni. Hilirisasi Botswana bukan cuma memindahkan pabrik asing ke negeri ini, tapi juga menegakkan kesetaraan.

Botswana merdeka dari Inggris pada 1969. Dia baru membentuk militer terlambat, yaitu 1977. Itupun untuk menjaga perbatasan karena ada konflik dengan Afrika Selatan dan Rhodesia (sekarang Zimbabwe). Masalah mulai mencuat ketika muncul militerisasi kekuasaan. Para pensiunan militer memasuki borokrasi dan perusahaan-perusahaan dan mulai cawe-cawe dalam kontrak bisnis tambang. Tapi secara umum, supremasi sipil masih mengontrol sumber daya alam.

Alaska:
Alaska Permanent Fund mewajibkan minimal 25 persen royalti minyak masuk ke dana abadi. Uniknya, keuntungan dana ini dibagikan secara tunai dan merata langsung ke rekening setiap warga, berkisar USD 1.000 hingga 3.200 per orang per tahun.

Keuntungan diprivatisasi? Tidak.
Pembagian langsung keuntungan minyak bumi melalui program Permanent Fund Dividend (PFD) ke rekening setiap warga Alaska berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara drastis hingga menjadikannya salah satu wilayah dengan kesenjangan sosial paling rendah di Amerika Serikat. Uang tunai tahunan ini bertindak sebagai stimulus ekonomi bagi bisnis lokal dan jaring pengaman finansial bagi keluarga, sekaligus menciptakan efek psikologis kepemilikan yang kuat di mana rakyat bertindak sebagai pengawas ketat yang akan langsung menghukum politisi secara politik jika mereka berani mencoba mengorupsi atau memotong dana abadi milik bersama tersebut.

Norwegia, Chili, Botswana dan Alaska adalah empat model pengelolaan sumber daya alam yang membuktikan bahwa Kutukan Sumber Daya Alam adalah mitos. Mereka bisa membuat “fiskal berkelanjutan atau fiskal antargenerasi”. Indonesia adalah negara yang jauh lebih kaya dari keempat negara ini. Kutukan ini terjadi kepada mereka yang tak setransparan Norwegia, sedisiplin Chili, setegas Botswana dan sedemokrastis Alaska.

Kita ada di persimpangan jalan, ke arauh Norwegia atau Nigeria bila kekayaan ini hanya dinikmati segelintr oligarki, dan bila hilirisasi hanya meminadhakan industri global ke Indonesia tanpa sharing kuat seperti Botswana.

Ayolah Ibu Pertiwi, bangkit dan berdirilah.

Sila komen, dan artikel lengkap ada di link substack saya di kolom komentar.