Minggu, 22 Nov 2026

Berapa Biaya Sertifikasi Halal Gratis (SEHALAL) 2026? Ini Syarat Lengkap & Cara Daftarnya!

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
  • visibility 1.136
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

GENHALAL.ID — Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHALAL) 2026 yang diselenggarakan oleh BPJPH Kementerian Agama 100% GRATIS (Rp 0) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) yang memenuhi kriteria Self-Declare.

Seluruh pembiayaan pendaftaran, pendampingan, hingga penerbitan sertifikat ditanggung sepenuhnya oleh anggaran negara/sponsor resmi. Syarat utamanya antara lain memiliki NIB, produk berisiko rendah, serta tidak menggunakan bahan haram/berbahaya.

Pendahuluan

Penerapan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia kini semakin ketat seiring bergulirnya regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). Bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM), kepemilikan sertifikat halal bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan legalitas mutlak agar produk makanan, minuman, dan olahan dapat beredar luas secara aman di pasaran.

Menjawab tantangan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI kembali menghadirkan program kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHALAL) 2026. Program ini dirancang khusus untuk memangkas beban biaya pendaftaran bagi para pemilik usaha rumahan dan skala kecil.

Namun, timbul pertanyaan di kalangan pelaku usaha: Apakah benar-benar Rp 0 tanpa biaya tersembunyi? Apa saja syarat terbaru tahun 2026 dan bagaimana cara mendaftarnya? Tim Genhalal.id telah merangkum panduan lengkapnya untuk Anda!

1. Rincian Biaya Sertifikasi Halal Gratis (SEHALAL) vs Jalur Reguler

Secara garis besar, BPJPH membagi proses pengajuan sertifikasi halal menjadi dua jalur utama: jalur Self-Declare (SEHALAL) dan jalur Reguler.

Berikut adalah tabel komparasi biaya antara kedua jalur tersebut di tahun 2026:

Komponen / Pembiayaan Jalur SEHALAL (Self-Declare) Jalur Reguler (Non-UMKM / Risiko Tinggi)
Biaya Pendaftaran Rp 0 (Gratis) Rp 300.000 – Rp 500.000
Jasa Pemeriksaan LPH / Audit Ditanggung Negara Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000+ (tergantung skala)
Biaya Pendampingan / PPH Ditanggung Negara N/A (Menggunakan Auditor Halal)
Penerbitan Sertifikat (BPJPH) Rp 0 (Gratis) Rp 150.000 – Rp 500.000
Total Estimasi Biaya Rp 0,- Rp 1.500.000 – Rp 5.000.000+

💡 Penting: Dalam program SEHALAL, pelaku usaha tidak dibebankan biaya pendaftaran, verifikasi, maupun uang transportasi untuk Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

2. Syarat Lengkap Pendaftaran SEHALAL 2026 (Kriteria Self-Declare)

Tidak semua usaha dapat menggunakan jalur gratis. Program SEHALAL dikhususkan bagi produk dengan kriteria risiko rendah (low risk) dan proses pengolahan yang sederhana.

Berikut adalah kriteria dan dokumen persyaratan wajib yang harus dipersiapkan:

A. Kriteria Pelaku Usaha

  1. Skala Usaha: Termasuk kategori Usaha Mikro atau Kecil (UMK) sesuai ketentuan perundang-undangan (memiliki modal usaha di bawah ketentuan batas UMK).

  2. Kepemilikan Legalitas: Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko dengan skala usaha mikro atau kecil.

  3. Hasil Penjualan (Omzet): Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 Miliar.

  4. Tempat Produksi: Memiliki lokasi, tempat, dan alat produksi yang terpisah dari lokasi pengolahan produk non-halal (bebas dari najis/babi).

B. Kriteria Produk

  1. Bahan Baku Sederhana: Produk tidak menggunakan bahan berbahaya, tidak berisiko haram, serta bahan baku utamanya sudah berlabel halal (misal: tepung berlabel halal, minyak berlabel halal).

  2. Proses Produksi Sederhana: Pengolahan dilakukan secara manual atau semi-otomatis tanpa menggunakan teknologi tinggi yang mengubah struktur kimia bahan secara kompleks.

  3. Bukan Hasil Sembelihan Sendiri: Jika menggunakan bahan daging hewani, bahan tersebut harus dibeli dari RPH (Rumah Potong Hewan) atau pemasok yang sudah bersertifikat halal resmi.

3. Langkah-Langkah Cara Daftar SEHALAL 2026 Secara Online

Pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara digital melalui sistem terpadu milik BPJPH. Berikut panduan alur pendaftarannya:

[Buat Akun SIHALAL] ➔ [Lengkapi Data Usaha & NIB] ➔ [Input Bahan & Proses Produksi] ➔ [Pilih Pendamping PPH] ➔ [Verifikasi Pendamping] ➔ [Sidang Fatwa MUI] ➔ [Terbit Sertifikat Halal]

Panduan Detail Tahap demi Tahap:

  1. Akses Portal SIHALAL:

    Buka peramban Anda dan kunjungi situs resmi ptsp.halal.go.id.

  2. Registrasi Akun Baru:

    Pilih jenis pendaftar “Pelaku Usaha”, lalu masukkan email aktif, kata sandi, dan data identitas pemilik usaha.

  3. Melengkapi Data Pelaku Usaha:

    Input NIB yang diterbitkan oleh sistem OSS. Sistem SIHALAL akan mendeteksi data usaha Anda secara otomatis.

  4. Mengisi Data Produk & Bahan:

    Daftarkan nama produk yang diajukan beserta rincian matrix bahan baku (merk tepung, minyak, bumbu, kemasan) yang digunakan.

  5. Memilih Kode Fasilitasi (SEHALAL):

    Saat memilih jenis pengajuan, pilih jalur Self-Declare dan masukkan program fasilitasi/kuota SEHALAL yang tersedia di tahun 2026.

  6. Pendampingan & Verifikasi Lapangan:

    Pendamping PPH yang Anda pilih akan melakukan verifikasi berkas dan kunjungan cek lapangan ke lokasi produksi Anda.

  7. Penerbitan Sertifikat:

    Setelah dinyatakan lolos verifikasi dan melewati Sidang Fatwa Halal Komite Fatwa/MUI, sertifikat halal elektronik (e-sertifikat) dapat diunduh langsung dari portal SIHALAL.

4. Penyebab Utama Pengajuan SEHALAL Ditolak & Cara Mengatasinya

Agar proses pendaftaran Anda berjalan mulus tanpa hambatan, hindari beberapa kesalahan umum yang sering menyebabkan berkas dikembalikan:

  • Bahan Baku Belum Memiliki Sertifikat Halal: Menggunakan bumbu rahasia atau bahan racikan tanpa merk yang belum jelas status kehalalannya.

    Solusi: Ganti bahan baku dengan merk pasar yang sudah mengantongi sertifikat Halal Indonesia.

  • Nama Produk Mengarah pada Hal Haram: Menggunakan nama produk seperti “Mie Setan”, “Iblis”, “Bir Halal”, atau “Burger Bacon”.

    Solusi: Ubah nama varian produk menjadi nama yang baik, sopan, dan tidak bertentangan dengan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

  • NIB Tidak Sesuai KBLI: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada NIB tidak cocok dengan jenis produk yang didaftarkan.

Kesimpulan

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHALAL) 2026 adalah kesempatan emas bagi pelaku UMKM di Indonesia untuk melegalkan produk mereka tanpa perlu memikirkan beban biaya. Dengan mempersiapkan NIB, memastikan kerapian rantai pasok bahan baku halal, serta mengikuti prosedur pendaftaran online di portal ptsp.halal.go.id, sertifikat halal kini berada dalam jangkauan setiap pemilik usaha kecil.

Jangan tunda legalitas usaha Anda! Mari tingkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen bersama Genhalal.id!

❓ Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: Berapa lama masa berlaku Sertifikat Halal BPJPH yang terbit tahun 2026?

J: Berdasarkan regulasi terbaru UU JPH, sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH berlaku selamanya (seumur hidup), selama tidak ada perubahan komposisi bahan baku dan/atau Proses Produk Halal (PPH).

Q2: Berapa lama proses pendaftaran SEHALAL hingga sertifikat terbit?

J: Estimasi durasi proses pendaftaran jalur Self-Declare rata-rata memakan waktu sekitar 12 hingga 21 hari kerja, tergantung kelengkapan berkas dan kecepatan verifikasi pendamping.

Q3: Apakah warung makan / katering rumahan bisa ikut program SEHALAL gratis?

J: Bisa, selama menu yang disajikan menggunakan bahan-bahan yang sudah jelas sertifikasi halalnya dan proses penyembelihan daging bersumber dari RPH terverifikasi halal.

  • Penulis: Tim Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Inovasi Bukan Sekadar Teknologi, Melainkan Kemampuan Menciptakan Nilai

    Inovasi Bukan Sekadar Teknologi, Melainkan Kemampuan Menciptakan Nilai

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 49
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID, Bandung – Perubahan di berbagai sektor, termasuk bisnis dan perbankan, menjadi keniscayaan di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Namun, perubahan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia agar mampu memberikan manfaat dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Direktur Compliance & Human Capital PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Arief Adhi […]

  • Ary Ginanjar Agustian Membangun Ekosistem Halal Perspektif IQ EQ SQ

    Ary Ginanjar Agustian Membangun Ekosistem Halal Perspektif IQ EQ SQ

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 1.723
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Lahir di Bandung pada 24 Maret 1965, Ary Ginanjar Agustian tumbuh sebagai pemuda dengan mimpi-mimpi besar. Selepas menyelesaikan pendidikannya di Universitas Udayana dan sempat menimba ilmu hingga ke Adelaide, Australia, ia memulai kariernya di zona nyaman: menjadi seorang dosen ASN di Bali. Namun, gejolak di dalam dadanya menolak untuk diam. Ia merasa takdirnya […]

  • Lima Fondasi Kehidupan Menurut Islam di Tengah Gempuran Revolusi Industri 5.0

    Lima Fondasi Kehidupan Menurut Islam di Tengah Gempuran Revolusi Industri 5.0

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Feri Anugrah
    • visibility 51
    • 0Komentar

    BANDUNGMU.COM, Bandung – Pesatnya perkembangan teknologi dan hadirnya Revolusi Industri 5.0 membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Namun, di tengah kemajuan tersebut, manusia dituntut untuk tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi kehidupan. Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah Bandung Hendar Riyadi menyebut Islam memiliki lima pilar penting yang dapat menjadi fondasi kehidupan manusia […]

  • Pengelolaan Informasi Hukum Makin Unggul, JDIH UIN Bandung Raih Nilai 95

    Pengelolaan Informasi Hukum Makin Unggul, JDIH UIN Bandung Raih Nilai 95

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 100
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID –Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung meraih penghargaan kategori AA dari Eka Acalapati dengan nilai 95 sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), yang menegaskan komitmen universitas dalam menghadirkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang profesional, akuntabel, mudah diakses, dan berkelanjutan.   Penghargaan ini diberikan atas kinerja […]

  • Tutup KUII ke-8, Pentingnya Cita Peradaban Islam dan Urgensi Literasi Ekonomi Syariah

    Tutup KUII ke-8, Pentingnya Cita Peradaban Islam dan Urgensi Literasi Ekonomi Syariah

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, mengimbau umat Islam Indonesia untuk mengambil peran strategis sebagai episentrum peradaban Islam dunia di masa depan. Bersamaan itu, Menag juga menggarisbawahi urgensi penguatan literasi ekonomi syariah. Hal tersebut disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 dan Milad ke-51 Majelis Ulama Indonesia (MUI) […]

  • Gagal Jual Produk Impor? Ini Cara Bereskan Aturan Produk Halal Impor BPJPH

    Gagal Jual Produk Impor? Ini Cara Bereskan Aturan Produk Halal Impor BPJPH

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    GENHALAL.ID — Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal yang diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses ini mensyaratkan kehalalan bahan dan proses produksi di negara asal yang dibuktikan lewat kerja sama resminya dengan lembaga akreditasi terkait. Jika belum bersertifikat saat memasuki masa pemberlakuan aturan, produk tersebut wajib diberi keterangan […]

expand_less